Dapatkah Bitcoin Membantu Mengatasi Korupsi Di Kantor Pemerintahan?

Di Nigeria, layanan telepon seluler diluncurkan dan digunakan untuk melaporkan para polisi perbatasan yang korup, dan nyatanya hal itu berhasil membantu pengemudi truk dan pedagang kecil untuk melewati perbatasan tanpa membayar uang suap. Di Afghanistan, pemerintah memperkenalkan otomatisasi proses pengumpulan pajak yang membantu mengurangi peluang pencurian pajak. Di India, pemerintah meluncurkan skema yang memanfaatkan kekuatan internet dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi di kalangan petani yang miskin, menghindari dari jangkauan para tengkulak korup selama lebih dari 60 tahun.

Baca juga: 340.000 Euro Dalam Bentuk Bitcoin Telah Disita Dari Sebuah Penyerbuan Bandar Narkoba

Teknologi, tanpa diragukan lagi merupakan sebuah jebakan yang pas untuk semua kegiatan korupsi. Perkembangan terakhir di bidang keuangan, komunikasi dan sektor pencatatan telah membantu sel anti-korupsi, dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas di antara pemerintah dan rakyatnya. Dan dapat dilihat dengan sangat baik dalam semua kasus-kasus tersebut di mana teknologi, dalam satu atau lain, saling memainkan peran pentingnya masing-masing.

Korupsi tidak bisa dihindari – yang merupakan sebuah fenomena sosial – yang ada secara alami seperti virus influenza. Banyak negara, terutama negara-negara dunia pertama, mengklaim bahwa mereka dapat menahan stigma sosial ini. Namun tetap saja, namanya korupsi juga masih bisa berkembang biak tanpa henti di setiap kantor baik politik dan birokrasi. Hal ini sudah melekat pada sifat manusia, terlepas dari kelas atas maupun bawah dan keyakinan mereka.

Bitcoin membawa banyak harapan. Mata uang digital, yang diluncurkan dengan tujuan untuk mengacaukan kapitalisme kroni, memang terdengar revolusioner. Dan itu memang menunjukkan bagaimana uang bisa bertahan hidup hanya pada konsensus publik, tanpa perlu pemerintah dan bank sentral. Hal ini sekarang digunakan untuk banyaknya tujuan: untuk membeli essay, barang, produk secara online, serta dengan tujuan untuk menyederhanakan pengiriman uang lintas negara.

Keindahan nyata dari Bitcoin adalah sistem buku umum yang mendasarinya yang dikenal juga sebagai blockchain. Sistem yang dipercaya secara otomatis dapat mengeksekusi, menegaskan dan menyimpan transaksi pada database publik; untuk melakukan hal tersebut blockchain tidak memerlukan perantara atau pemerintah atau otoritas keuangan untuk berpartisipasi dalam sebuah transaksi yang sedang berlangsung, memastikan bahwa sistemnya akan tetap otoritas secara bebas, serta desentralisasi.

Menghadirkan kecanggihan teknologi blockchain ke kantor-kantor pemerintah terdengar seperti sebuah fantasi yang terlalu mengada-ada, namun sifat open source dari Bitcoin bisa memungkinkan. Bayangkan jika pemerintah mengerahkan dana masyarakat yang masuk ke dalam sistem tersebut secara terbuka, di mana uang dapat dialokasikan untuk anak pemerintah yang lainnya, dan digunakan untuk berbagai inisiatif kesejahteraan masyarakat. Enak dan simple kan? Saya yakin, koruptor sama pungli-pungli bakal ketahuan dan hilang dengan sendirinya, itupun kalau mereka sadar sih.

Setiap transaksi yang terjadi akan menjadi direktori publik, pengawas pun dapat dengan mudah dilacak lewat jejak uang yang telah keluar. Swasta dan sektor bank publik, serta otoritas pajak penghasilan, bisa memanfaatkan blockchain untuk membuat rantai swasta. Rantai/chain ini kemudian bisa menempel pada buku besar utama sebagai cabang-cabangnya. Hal ini akan menghemat uang dalam hal penanganan data juga lho….  ya gag?

Jika setiap kantor pemerintahan terdaftar ke dalam sistem seperti itu, saya yakin dah…tidak akan ada korupsi di negara kita Indonesia. Namun sekali lagi, semua kebijakan yang kita butuhkan pada hari ini satu-satunya ya niat, niat mau memberantas korupsi apa tidak?

Gambar: Corruption

Dapatkah Bitcoin Membantu Mengatasi Korupsi Di Kantor Pemerintahan?