Mengintip Aura Kripto Pinoy

Mari sejenak kita mengintip perkembangan kripto di negara tetangga kita, Filipina. Walaupun tak banyak data yang dapat dijadikan bahan pijakan, setidaknya beberapa acuan mampu memperkaya khasanah pemikiran kita. Kita masuk ke satu aspek soal unbanked people, yakni manusia-manusia Filipina (pinoy) yang belum tersentuh layanan perbankan.

Situasinya kurang lebih seperti orang-orang di pelosok desa di Indonesia: masih doyan menyimpan uang di bawah bantal ketimbang menyetornya ke bank dan mendapatkan bunga. Walaupun menabung di bank tak mampu mencetak cuan, tetapi tingkat akses ke bank adalah acuan utama dalam memotret perkembangan SDM dan ekonomi sebuah negara, khususnya akses terhadap modal. Kata kuncinya di sini adalah, blockchain dan kripto menjadi asas revolusioner untuk membalikkan situasi unbanked people itu, walaupun asas aslinya tetap: uang dibangun dengan utang walaupun wujudnya kripto.

Mantan duta besar Amerika Serikat untuk Bank Pembangunan Asia, Curtis S. Chin memiliki pandangan menarik soal kripto. Kata Chin dala artikelnya , orang Filipina memiliki akses dan respons yang relatif lambat soal blockchain dan kripto, mengingat satu kasus crypto fraud yang terjadi di Thailand beberapa waktu lalu, yakni Dragon Coin.

Dari kasus itu, kata Chin, Pemerintah Thailand tak ingin berada di antrian belakang soal pengayaan teknologi keuangan dengan blockchain dan kripto. Lagipula Thailand termasuk pencetak GDP tertinggi di wilayah ASEAN.

Dari sana Filipina belajar, seraya mengadopsi kebijakan Bank Sentral Singapura yang menggolongkan kripto sebagai sebuah aset yang layak diperdagangkan. Filipina setidaknya agak lebih ramah, serupa dengan perlakuan Indonesia saat ini terhadap industri kripto. Saat ini di filipina terdapat 11 bursa kripto yang mendapatkan izin beroperasi. Motifnya standar, yakni untuk menangguk pajak dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Selain itu pihak Pemerintah Filipina kelak akan menggalakkan pendidikan khusus soal blockchain di tingkat pendidikan tinggi.

Bahkan pada awal Agustus 2018, Komisi Saham dan Sekuritas Filipina telah menyetujui rancangan tentang tata cara pelaksanaan Initial Coin Offering (ICO). Pasalnya, ICO adalah elemen sentral dalam penyelenggarakan sebuah proyek baru yang melibatkan kripto, yang selayaknya diawasi ketat.

Chin menawarkan delapan langkah yang dapat dijadikan acuan oleh Filipina agar mampu meletakkan peran yang tepat bagi blockchain dan kripto. Langkah itu menggunakan kacamata fintech untuk industri kripto ini. Sebagai sebuah panduan umum, Chin mengekstraknya dari penelitian John Schellhase dan Staci Warden yang bertajuk Framing the Issues: The Future of Finance in Thailand (Juli 2018).

Pertama, meninjau situasi yang sedang berlangsung agar dapat dijadikan acuan reformasi terhadap beragam aturan yang sudah ada. Ini dibuat untuk menentukan apakah aturan itu sudah cukup “responsif” dengan laju perubahan teknologi. Kedua, memperkuat pembuat kebijakan (regulator) untuk menyelia beragam teknologi baru dan entitas terkait lainnya.

Ketiga, membuat forum dan proses yang merangsang koordinasi dan kolaborasi di antara jawatan terkait di pemerintahan. Keempat, menjalin konsultasi dan komunikasi yang intens dengan sektor swasta dan perusahaan pendatang baru.

Kelima, membangun satu badan khusus yang bertugas mengeluarkan standard industri. Keenam, membuka peluang yang sebesar-besarnya, dengan parameter yang tepat, bagi adopsi solusi antara perbankan dan fintech.

Ketujuh, mengambil pendekatan-pendekatan strategis dengan beragam teknologi keuangan. Kedelapan, membuat standar khusus bidang bisnis, baik bagi industri layanan keuangan dan di sektor lain.

Panduan itu setidaknya dapat pula diterapkan oleh negara lain di ASEAN, selain apa yang diserukan oleh Gubernur Bank Sentral Thailand. Katanya, seperti yang dikutip oleh Chin: Ada tiga penekanan khusus tentang kebijakan dan panduan soal inovasi di sektor swasta, yakni produktivitas, inklusivitas dan keleluasaan. Ketiga hal itu integral dan sangat penting. [vins]