Tarung Ideologi: Bitcoin dan Yuan Digital
Benar bahwa memang ada asas ideologi dalam penciptaan Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, hingga ia meluncur kali pertama pada awal tahun 2009. Ideologi itu adalah Bitcoin ditempatkan dan memiliki peran berseberangan dengan fiat money alias uang dan mata uang yang diterbitkan oleh negara melalui bank sentral.
Maksudnya adalah, sebentuk uang dari objek digital yang bernilai harus berada di luar struktur kekuasaan politik, walaupun tidak bisa sepenuhnya. Ini sama seperti emas. Faktor produksi emas tidak sepenuhnya di dalam ranah politik, karena negara tidak bisa mengatur bulat cara emas diproduksi oleh alam dan digali dan diolah oleh para penambang.
Sedangkan mata uang negara sangat dikontrol dan merupakan domain negara melalui bank sentral atas alasan efektivitas pengendalian ekonomi melalui sejumlah kebijakan moneter, misalnya.
Pun di atas itu, perihal kendali uang, bukanlah semata-semata faktor teknologi, tetapi lembaga atau orang-orang yang menggunakan teknologi itu. Jikalau sistem fiat money adalah baik, maka ekonomi juga baik. Jikalau sistem distribusi uang dalam kebijakan moneter itu baik, maka pertumbuhan ekonomi juga sangat bermanfaat, khususnya di sektor riil, tempat sebagian besar kalangan bawah dan menengah.
Jadi, yuan digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral Tiongkok yang diklaim sebagian menggunakan teknologi blockchain, mencerminkan beberapa hal.
Pertama, karena blockchain memudahkan pelacakan transaksi secara digital, maka bank sentral lebih mudah, akurat dalam menjalankan kebijakan moneternya, khususnya ketika terdampak pandemi COVID-19 saat ini.
Pada aspek ini tentu saja bertentangan dengan ideologi blockchain Bitcoin. Tetapi sulit menghindari itu, karena kode sumber (source code) Bitcoin sendiri adalah bersistem terbuka. Siapa saja bisa mengaksesnya, mengembangkannya, selama itu membawa manfaat, termasuk oleh negara sekalipun.
Kedua, lebih mudah menghindari aksi pelarian modal dari dalam ke luar negeri. Ini terkait erat dengan kabar terbaru belum lama ini, berdasarkan laporan Nikkei Asia.
Tiongkok disebut-sebut akan melacak semua transaksi “besar” lebih dari RMB 100.000 (atau $14.000 dengan kurs saat ini) untuk mengekang pelarian modal dan memonitor secara ketat penipuan.
Mulai Juli 2020, bank-bank di provinsi Hubei China akan mencatat nomor seri untuk semua transaksi tunai di atas ambang batas 100.000 yuan; dan melaporkan angka kotornya Bank Sentral Tiongkok (PBoC).
Akhirnya, yuan digital akan dikerahkan untuk memberikan cara memantau secara real-time dan transaksi regulator Tiongkok , dengan motif utama untuk memberantas penipuan mata uang di negara ini.
Pemerintah Tiongkok telah menindak individu yang mencoba menyelundupkan yuan keluar dari negaranya untuk memperoleh dolar Hong Kong atau dolar AS. Beijing berharap untuk menerapkan rezim pelacakan lengkap yang akan membantu mencegah arus keluar modal.
Ketiga, faktor perdagangan AS-Cina yang sedang berlangsung, yang telah mempengaruhi pasar saham di kedua negara dan, sampai batas tertentu, juga terjadi.
“Cadangan devisa Tiongkok melebihi US$3 triliun, angkanya kurang ketika memperhitungkan lonjakan utang dalam denominasi dolar, serta untuk obligasi pemerintah AS yang dapat diuangkan dengan cepat,” sebut Nikkei.
Aliran keluar modal, secara historis, menyebabkan pelepasan yuan. Ini melemahkan mata uang Tiongkok dan “meremas” cadangan mata uang asingnya.
Pada tahun 2020 saja, arus keluar modal dari Tiongkok melalui transfer bank dan saluran lainnya melebihi US$30 miliar pada periode Januari-Maret.
Sementara masalah pelarian modal dikendalikan dengan mengeluarkan yuan digital masih bisa diperdebatkan, satu hal terbukti, Tiongkok jelas-jelas tidak ingin merangkul etos dan ideologi aset kripto desentralistik.
Itu sebagai sebuah pendekatan, sama halnya akan terjadi pada bank sentral negara lain yang ingin menerbitkan mata uang versi digitalnya.
Namun, semua dikembalikan pada kepercayaan publik dan warga negara masing-masing terhadap bank sentral dan lembaga pemerintah terkait, bahwa mata uang digital berbasis blockchain bisa menyelamatkan ekonomi bangsa. [*]