Mengintip Kebijakan Kripto Malaysia
Kebijakan Pemerintah Malaysia serupa dengan Indonesia dan Malaysia mengenai kripto dan blockchain. Mereka bertiga tidak melarang peredaran “uang internet” itu, tetapi mengawasi dan menyelianya melalui sejumlah peraturan yang telah ada dan atau membuat peraturan khusus soal itu. Kalau di Indonesia, oleh Badan Pengawas Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, aset kripto adalah komodititas yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan penggunaan teknologi blockchain untuk melakukan urun dana saham (equity crowdfunding). Read more…